SOP Divisi Pengabdian Masyarakat

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE
DIVISI PENGABDIAN MASYARAKAT

 

PERMINTAAN PELAYANAN BANTUAN KESEHATAN

  1. Permintaan pelayanan kesehatan (pengukuran tinggi badan dan berat badan; pengecekan tekanan darah, gula darah, asam urat, dan kolesterol serta konsultasi terkait hasil pengecekan) harus menyertakan surat resmi dari instansi atau kepanitiaan terkait maksimal H-7 kegiatan.
  2. Dalam surat tersebut sudah tertera tanggal, tempat, serta CP yang dapat dihubungi
  3. Permintaan pelayanan kesehatan yang dilakukan berupa petugas dan alat pelayanan bantuan kesehatan (alat yang dibutuhkan terhitung dipinjamkan dan mengikuti ketentuan dalam SOP
    Peminjaman Alat Pelayanan Bantuan Kesehatan. Sedangkan petugas tidak dikenakan biaya).
  4. Terkait bahan habis pakai yang dibutuhkan, seperti strip pengecekan, lateks, lancet, alcohol swab ataupun baterai menjadi tanggung jawab dari panitia atau instansi terkait. Atau dapat menghubungi Kepala Divisi Pengabdian Masyarakat untuk informasi lebih lanjut mengenai bahan habis pakai.
  5. Dihimbau untuk menyediakan konsumsi dan jika jaraknya jauh mohon untuk memfasilitasi transportasi.
  6. Panitia atau instansi terkait akan mendapat konfirmasi mengenai diterima atau ditolaknya permintaan pelayanan kesehatan dari Kepala Divisi Pengabdian Masyarakat maksimal H-5 acara kepanitiaan atau instansi terkait.
  7. Apabila CP pada surat tidak tertera, maka permintaan pelayanan kesehatan tidak diterima.

PEMINJAMAN ALAT PELAYANAN  BANTUAN KESEHATAN

  1. Peminjam alat pelayanan bantuan kesehatan harus menyertakan surat resmi dari instansi atau kepanitiaan terkait maksimal H-5 kegiatan.
  2. Dalam surat tersebut sudah tertera tanggal dan CP yang dapat dihubungi.
  3. Alat yang disediakan berupa 1 paket berupa alat ukur kadar gula darah, kolesterol, dan asam urat, baterai, serta lancing. Satu paket alat dikenakan biaya Rp25.000,00/1 minggu.
  4. Sedangkan untuk alat ukur tekanan darah seharga Rp15.000,00/1 minggu, alat ukur tinggi badan dan berat badan Rp10.000,00/1 minggu, serta dental model kit Rp10.000,00/1minggu.
  5. Panitia atau instansi terkait akan mendapat konfirmasi mengenai diterima atau ditolaknya permintaan peminjaman alat pelayanan kesehatan dari Kepala Divisi Pengabdian Masyarakat maksimal H-1 acara dari instansi atau kepanitiaan terkait.
  6. Apabila CP pada surat tidak tertera, maka permintaan peminjaman alat pelayanan kesehatan tidak diterima.
  7. Pengambilan alat dapat diambil H-1 kegiatan atau dapat menguhubungi Kepala Divisi Pengabdian Masyarakat terkait jika peminjaman ingin dilakukan lebih awal.
  8. Peminjam wajib meninggalkan kartu identitas (KTM/KTP) yang masih berlaku.
  9. Peminjam wajib menjaga dan memelihara alat pelayanan kesehatan yang dipinjam. Jika terjadi kerusakan terhadap alat yang dipinjam, peminjam wajib mengganti barang.

Kepala Divisi Pengabdian Masyarakat 2018-